La Usa     RAHA-Silang sengkarut soal tambahan tes psikologi pada seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemkab Muna, belum juga ada kejelasan, apakah akan diselenggarakan sesuai dengan pengumuman resmi di portal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Muna atau mengikuti penegasan Bupati Muna, LM Rusman Emba bahwa tambahan tes psikologi ditiadakan. Bahkan rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Muna dan BKPSDM, Selasa (8/9/2020) terpaksa diskorsing lantaran Ketua Komisi I DPRD Muna, La Usa Mele menyatakan rapat tersebut illegal karena tidak kuorum dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi I, Iksanuddin Makmun. Diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra, La Usa menegaskan bahwa silang sengkarut soal tambahan tes psikologi CPNSD Muna hanya mis komunikasi antara Kepala BKPSDM, Sukarman Loke dan Bupati Muna. "Hanya persoalan miss komunikasi saja antara bupati dan kepala BKPSDM. Hari ini mereka masih melakukan komunikasi. Kalau bupati bilang batal, maka harus bersurat kembali ke Panselnas untuk membatalkan tes itu," terang La Usa. Berbeda dengan lima fraksi DPRD Muna yang secara tegas menolak tambahan tes psikologi ini, La Usa bahkan menyatakan belum menentukan sikap. "Saya ini politisi, mengikuti kemauan masyarakat. Mana yang terbanyak, itu yang akan saya sampaikan kepada BKPSDM, tidak boleh kita lawan mereka (masyarakat_red)," jawab La Usa. Politisi Golkar ini juga menegaskan bahwa dirinya akan selektif menerima aspirasi masyarakat, sebab tahun ini merupakan tahun politik. " Kita tinggal melihat substansinya apa, jangan sampai ada tendensi politiknya, itu tidak serta merta kita tanggapi. Ini tahun politik," ujarnya. Terkait kelanjutan hering dengan BKPSDM, La Usa menegaskan bahwa rapat tersebut tetap akan dilanjutkan. "Rapatnya diskorsing, akan dilanjutkan kembali," lugasnya. (sra/aji)