Ramlan   ANDOOLO - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mempertanyakan kepada pemerintah daerah terkait pencoretan usulan atau pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang sebelumnya telah diserap kepada masyarakat melalui reses para anggota dewan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel, Ramlan kepada wartawan. Ramlan menuturkan pencoretan usulan pokir dilakukan secara sepihak tanpa adanya informasi awal dari TAPD kepada dewan. Dimana salah satu tugas kedewanan adalah fungsi budgeting. “Usulan pokir masing-masing anggota DPRD ini telah tersosialisasi di masyarakat saat melakukan reses. Ini akan berdampak kepada masyarakat. Dimana pokir yang disampaikan dewan adalah salah satu urgensi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Ramlan. Menurutnya, berbicara skala prioritas, usulan dewan melalui pokok pikiran adalah skala priotas karena masyarakat sendiri yang usulkan saat para dewan melaksanakan reses. Usulan pokir yang dimaksud seperti pembangunan drainase, Jalan Usaha Tani, bantuan bibit dan seterusnya. "Ini kan sangat prioritas, bahkan kami sudah sosialisasi kepada masyarakat kepada konstituen bahwa tahun ini mau ada kegiatan drainase. Malah dicoret, sementara kegiatan yang anggaran miliaran seperti pembangunan tugu itu malah dipertahankan yang anggarannya,” terangnya. Ramlan menjelaskan, sebenarnya disituasi seperti saat ini yang harus dipikirkan. Pertama adalah terkait penanganan pandemi Covid-19. Kedua, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Konsel. Misalkan kebutuhan sarana prasarana di masyarakat. “Harusnya dalam kondisi seperti ini yang harus diprioritaskan adalah penanganan Covid-19, dan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung pada masyarakat,” tandasnya. (ram/aji)