Awal Jaya Bolombo   RAHA-Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Awal Jaya Bolombo menegaskan bahwa anggota DPRD Muna tak pernah merasa keberatan anggarannya dipangkas untuk kebutuhan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Hal itu disampaikan Awal Jaya kepada Rakyat Sultra melalui telpon selulernya, Sabtu (25/4/2020). "Silahkan pangkas anggaran DPRD yang belum terpakai, tidak ada anggota dewan yang melarang atau keberatan dengan pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19," kata Awal Jaya. Legislator dua periode ini menegaskan, eksekutif diberikan kewenangan penuh untuk memangkas anggaran dari pos-pos anggaran dalam APBD untuk kebutuhan penanganan Covid-19 ini. "Kami mendukung Pemkab Muna dalam hal refocusing anggaran Covid-19 ini. Berapapun besarnya dalam rangka penanganan Covid-19. Namun ia sangat menyayangkan pernyataan Pemkab Muna melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Muna, Ali Sadikin terkait pemusatan kembali (refocusing) anggaran di Sekretariat DPRD Muna. Pernyataan itu cukup menyayat hati anggota DPRD Muna yang dianggap seolah tak berkontribusi mendukung penanganan Covid-19 ini. "Kalau tidak mengerti mekanisme anggaran, sebaiknya jangan berkomentar. Refocusing anggaran ini adalah kewenangan eksekutif, mau ambil dari pos mana silakan, tanpa harus melalui persetujuan DPRD. DPRD hanya pemberitahuan saja, karena ini kondisi darurat bukan perubahan APBD," jelasnya. "Saya sudah tanya Sekwan, jumlah anggaran yang dipangkas di DPRD sudah Rp 966 juta dari perjalanan Bimtek DPRD. Jadi jangan lakukan pembohongan publik," jawabnya. Olehnya itu, AJB menyarankan kepada Bupati Muna agar Ali Sadikin dilibatkan dalam TAPD supaya lebih paham mekanisme penganggaran. (sra/aji)