RAKYAT SULTRA.id- Eks Wakil DPRD Jember periode 2024 - 2029, Dedy Dwi Setiawan dituntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dalam kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda).
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember Twenty Purandari dalam persidangan di Ruang Candra Pengadilan Tipikor, Surabaya pada Jumat (3/7).
“Terdakwa Dedy Dwi Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 (yang telah diperbarui lewat UU Nomor 20 Tahun 2001) juncto KUHP,” ujar Twenty dalam surat dakwaan.Selain dituntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani, politikus Partai NasDem tersebut juga dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta. JPU menegaskan, apabila denda Rp 300 juta tersebut tidak dibayarkan Dedy, akan diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti denda selama 6 bulan.
Tak hanya denda, Eks Wakil DPRD Kabupaten Jember tersebut juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 698.073.200. Pembayaran dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (perda) di Jember juga menyeret empat orang kolega Dedy. Mereka menghadapi tuntutan pidana penjara yang berbeda-beda.
Pertama, Yuanita Qomariya, mantan istri Dedy ini dituntut hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan, ditambah denda sebesar Rp 350 juta. Jika tidak dibayarkan, masa kurungan penjara ditambah selama 110 hari.
Lalu Sugeng Raharjo dituntut pidana penjara selama 6 tahun serta denda sejumlah Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 195.606.200.
Adapun dua terdakwa lainnya, Rudy Adrianus Ririhena dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 110 hari kurungan, serta Ansori dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan.
Proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi kegiatan sosialisasi perda di lingkungan DPRD jember masih berjalanan di Tipikor Surabaya. Agenda sidang selanjutnya adalah penyampaian pledoi (nota pembelaan).