KENDARI - Imbas pemotongan dana transver daerah di Sultra oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat dirasakan Pemprov Sultra dalam melaksanakan program anggaran semester ke II tahun 2016. Hampir semua kegiatan triwulan ke II APBD perubahan disesuaikan alias dihilangkan.
Program diperkirakan tidak dapat dilaksanakan instansi atau SKPD yang bersangkutan.
Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso mengingatkan kepada semua SKPD Lingkup Pemprov Sultra agar merinci dengan baik program triwulan III dan IV pada APBD perubahan 2016. Jika memang sudah diprogramkan namun dimungkinkan tidak prioritas dan tidak dapat dikerjakan, sebaiknya dihilangkan.
Jika tidak, menurut dia, akan berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah daerah. “Hampir semua kegiatan untuk triwulan IV terpotong semua sampai selesai," tegas Nasir.
“Makanya kita sudah sarankan kepada semua SKPD untuk menghitung baik-baik. Yang tidak mampu dikerjakan maka jangan paksakan karena nanti akan berdampak pada laporan keuangan kita,” jelas mantan Pj Bupati Buton Utara ini.
Total pemotongan dana transver daerah sebesar Rp 250 miliar, sehingga menyebabkan pendapatan daerah menurun dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,45 triliun atau turun sebesar Rp 187,9 miliar. Hal ini mengakhibatkan ada sekitar 100 paket pekerjaan fisik infrastruktur terpaksa diurungkan untuk dikerjakan tahun ini.
“Iya, termasuk pekerjaan fisik, kita sesuaikan," tambahnya.
Hal senada diakui, Karo Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setprov Sultra, Rony Yakob Laute. Dia beranggapan, pemotongan dana transfer daerah ke Sultra sangat disayangkan. Apalagi berimbas pada pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur Sultra.
Fatalnya, ada sekitar 100 paket pekerjaan fisik, mulai dari desain, perencanaan, hingga pembangunan fisik harus dibatalkan. Pasalnya, tidak ada anggaran untuk melaksanakan paket tersebut.
“Banyak paket pekerjaan fisik yang terpaksa dibatalkan atau ditunda. Bahkan juga ada yang sudah sempat dilelang tapi terpaksa dibatalkan, karena tidak ada anggaran,” tandasnya. (r3/b/din)