Dukung Pembenahan BGN, Program Prabowo Diharapkan Bebas dari Kebocoran Anggaran

RAKYAT SULTRA.id-Penguatan kelembagaan program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menjadi langkah penting untuk menutup celah kebocoran anggaran sekaligus memperkuat tata kelola program pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komite Almamater Rakyat Teritorial, Bungas T. Fernando Duling, dalam kegiatan refleksi organisasi yang digelar di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, upaya pembenahan yang dilakukan terhadap internal BGN menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberhasilan program strategis nasional.

"Langkah bersih-bersih ini menunjukkan komitmen tertinggi kepala negara dalam memberantas korupsi demi mengamankan program strategis nasional," kata Nando, Minggu (12/7).

Setelah proses pembenahan di tubuh BGN, Nando berharap kepemimpinan baru mampu membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, terdapat tiga indikator utama yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, penyajian Statistik Pertumbuhan Gizi yang akurat untuk mengukur dampak langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kualitas gizi masyarakat. 

Kedua, penyediaan data serapan ekonomi lokal secara real-time yang memperlihatkan keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak sebagai bagian dari rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Ketiga, optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal melalui pelibatan masyarakat sebagai relawan dapur sehingga dapat meningkatkan daya beli di daerah.

"Jika ketiga hal ini terealisasi, akselerasi program Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan melalui integrasi data rantai pasok yang solid," tegasnya.

Selain mendorong ketahanan pangan, Nando mengatakan organisasinya juga berkomitmen mengawal isu kedaulatan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap berbagai konflik agraria dengan menggandeng ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nusantara) dan LBH TI (Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia).

"Kami secara tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh intervensi asing, gerakan proksi, maupun praktik culas para kartel dan mafia, baik di sektor energi, migas, SDA, komoditi, logistik, hingga pangan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada masyarakat di tingkat akar rumput.

Nando menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya telah melewati tiga fase transformasi selama 27 tahun terakhir. Berawal sebagai Komite Aksi Rakyat Tertindas pada periode 1999–2004, organisasi kemudian berubah menjadi Komite Aksi Rakyat Teritorial pada 2005–2025, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi Komite Almamater Rakyat Teritorial pada 2026.

Untuk membangkitkan semangat kader, ia mengingatkan kembali peristiwa bersejarah Rapat Raksasa Ikada pada 19 September 1945. Menurutnya, keberanian para pemuda yang saat itu menegaskan kedaulatan Indonesia di hadapan Dwitunggal Soekarno-Hatta harus menjadi inspirasi bagi -----perjuangan masa kini.

"Semangat membara Rapat Ikada tersebut harus kita hidupkan kembali hari ini dalam format perjuangan baru. Sebuah semangat untuk mengawal pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kompas dan peta jalan mewujudkan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," pungkasnya.