KENDARI - Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari akan menyiapkan posko pengaduan terkait pungutan-pungutan liar (Pungli) yang dilakukan di sejumlah Instansi di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terkait yang fungsinya untuk membantu masyarakat.
Salah satu contohnya seperti Dinas Catatan Sipil (DisCapil) yang membantu masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara gratis apabila dalam proses pengurusannya masyarakat dikenakan biaya maka dapat melaporkannya di Kantor DPRD Kota Kendari Khususnya pada Komisi Satu.
Menurut Lawama salah satu dari Komisi satu yang telah melakukan kunjungan kerja di Discapil Jumat (10/10) mengatakan bahwa Dia dan kawan-kawan DPRD Kota Kendari yang ada di Komisi Satu akan membentuk posko pengaduan terkait soal Pungli yang kerap terjadi disetiap instansi.
"Saya menghimbau kepada masyarakat yang apabila diberikan biaya dalam pengurusan apapun dimana seharusnya biaya itu tidak ada, maka saya harapkan untuk segera melaporkannya kepada kami sehingga hal tersebut tidak terulang lagi," ucapnya.
Dia juga mengatakan, masyarakat harus bisa membedakan antara ucapan terimakasihnya atau bayaran yang diwajibkanya padahal sebenarnya tidaka ada, karena jangan sampai ucapan terimaksih yang telah dia berikan karena dibantu, malah menggap sebuah bayaran atau pungli.
Jadi apabila ada hal yang seperti ini, mintalah kuitansi kepada mereka yang meminta bayaran sehingga bisa menjadi dasar hukum anda ketika melaporkan hal tersebut.
"Saya juga telah menyampaikan kepada DisCapil agar bisa saling menjaga, karena kita merupakan mitra yang sejajar, oleh karena itu mari kita bekerja secara profesional," Tegasnya, Jumat (10/10) saat ditemui setelah melakukan kunjunagan kerja.(p5/b/lex)