RAKYATSULTRA.COM, JAKARTA - Para pimpinan partai politik disarankan memberikan penjelasan secara gamblang dan terbuka mengenai penetapan nama-nama yang diusung sebagai bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2017.
Para elit parpol harus memastikan bahwa penetapan nama telah melalui prosedur demokratis sesuai dengan harapan masyarakat.
Menurut Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Andrian Habibi, langkah tersebut sangat penting untuk mengurangi konflik internal parpol selama penyelenggaraan pilkada.
Pasalnya, pascapendaftaran bakal calon, intrik dan konflik internal partai politik sayup-sayup terdengar. Antara lain karena terjadi perbedaan pandangan DPP dan DPC dalam menentukan bakal pasangan calon kepala daerah.
"Jadi DPP penting menginformasikan secara luas, bahwa proses pemilihan telah dilakukan secara demokratis. Ini sebagai bukti partai politik siap mengusung perjuangan transparansi di Indonesia," ujar Andrian, Senin (26/9).
Andrian mengutarakan pandangannya, karena menilai penetapan calon oleh DPP pada hakikatnya penting dilakukan berdasarkan hasil seleksi di tingkat DPC.
Dengan alasan, pengurus partai politik di tingkat cabang-lah yang lebih mengetahui situasi di daerah.
"Jadi menyikapi kondisi yang ada, kami menilai dalam mengusung bakal pasangan calon kepala daerah, ke depan perlu dipertimbangkan merevisi UU Partai Politik dan UU Pilkada. Yaitu dengan menyamakan persepsi, bahwa calon harus melalui mekanisme seleksi kaderisasi, demi menjaga kualitas dan kemurnian perjuangan ideologi partai," ujarnya. (jpnn)
