Pengamat Anggaran Prof Muhammad Yusuf Abadi mengungkapkan, konsultasi ke Jakarta itu patut dipertanyakan khususnya terkait persoalan efektif dan efisien. Selain persoalan lamanya waktu, konsultasi yang dilakukan dengan memboyong serombongan anggota dewan merupakan perbuatan yang mubajir.
"Dari sisi anggaran kan sekarang akhir tahun, jadi sisanya itu digunakan. Memang kelihatannya anggota ke Jakarta menggunakan alasan konsultasi atau kunker juga bisa jadi studi banding padahal mau menghabiskan anggaran. Memang diperlukan untuk studi banding, tapi apakah harus ke Jakarta atau bersama-sama. Mestinya dewan itu berfikir jika kantornya kosong bagaimana pengaduan masyarakat yang mau dilayani," terangnya kemarin. Mestinya kata prof Yusuf, seluruh legislator mampu mencerna dengan aturan dan kondisi yang ada. Karena meskipun mengharuskan akibat kekuatiran yang berlebihan namun tidak harus beramai-ramai. Menurutnya, itu merupakan prilaku boros yang tidak patut ditiru, apalagi memang sisa anggaran APBD perubahan tidak bisa dipakai untuk investasi. "Jadi sangat wajar jika persepsi negatif berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait keberangkatan mereka. Pertanyaanya kenapa tidak berangkat secara bergilir?Kkantor kok dibiarkan kosong. Saya menilai tindakan anggota dewan beramai-ramai berkunjung ke Jakarta sebagai wujud eforia awal tahun pertama menjabat sebagai anggota dewan dan mengarah pada pemborosan. Sementara itu, Kepala Bagian Humas, Protokoler dan Persidangan DPRD Sultra, Robert Pieter Raru, membenarkan jika para legislator terbang ke Jakarta untuk melakukan konsultasi. " Ia lagi ke Jakarta selama empat hari.Memang ada konsultasi soal APBD, Pilkada DOB dan agenda lainnya," ujarnya di Gedung DPRD Sultra, kemarin. (kn)
