Oleh: Jabaruddin, S.H., M.H (Dosen Hukum Univ. Lakidende Konawe)
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan didalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945. Negara hukum tentunya ditopang oleh dua pilar utama yakni Pilar penghormatan atas hak asasi manusia dan pilar demokrasi. Kedua pilar tersebut memiliki tujuan mewujudkan suatu tatanan system pemerintahan yang berkedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.
Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat maka dibentuklah Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dengan segala prangkatnya mulai dari pusat sampai pada daerah.
Salah satu Lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga dan merawat pengetahuan demokrasi adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan benteng pertama dan utama yang diberikan legitimasi oleh namos/hukum dalam menjaga dan merawat Thoria demokrasi di Indonesia.
Peran Badan Pengawas Pemilu dalam theoria demokrasi tentunya bertujuan untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang sehat melalui pemilu dan memastikan suara moralitas public terjaga dari upaya Politik Uang, Penyebaran Hoax, hate speech, dikotomisosial dan penyaderaan demokrasi oleh oligarki dan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara dengan cara melawan hukum untuk memenangkan kontestasi demokrasi melalui pemilu.
Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya peraturan substasi materil maupun teknis membuktikan bahwa Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu tidaklah mudah dalam menjamin dan memastikan system pengawasan pemilu berjalan ideal sesuai dengan theoria demokrasi.
