Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat sipil dan firma hukum. Mereka adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Netgrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Constitutional and Administrative Law Society (CALS).
Berikutnya, Forum Komunikasi dan Organisasi Nonpemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Firma Themis Indonesia, AMAR Law Firm, dan Komite Pemantau Legislatif.
KPU Surabaya Resmi Umumkan PPS Pemilu 2024
Sebelumnya, Koalisi tersebut menerima dugaan adanya instruksi dari KPU RI ke KPU daerah untuk mengubah data hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Dengan demikian, partai politik tertentu dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Meskipun begitu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan pihaknya tidak menginstruksikan KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu sebagai peserta Pemilu 2024 dalam tahapan verifikasi faktual.
“Enggak ada ya (instruksi dari KPU). Saya sudah cek rekaman-rekaman dalam acara di 22 November 2022 itu,” kata Hasyim di Jakarta, Jumat (13/1).
Soal Kampanye Pemilu 2024, KPU Gelar Koordinasi dengan Dewan Pers.(jawapos.com)