KENDARI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara mengingatkan kepada bakal calon kepala daerah yang mendapat surat tugas supaya segera mencari koalisi partai. Jika tidak dipenuhi, mereka bisa saja mengalihkan dukungan kepada kandidat lain yang memiliki partai pengusung.
Ketua DPW PPP Sultra versi Romahurmuziy, Rasyid Syawal mengatakan dari tujuh kabupaten kota yang menggelar pilkada, pihaknya sudah memberikan surat tugas kepada enam kandidat di enam kabupaten-kota.
Di Kendari, mereka memberikan penugasan kepada Muhammad Zayat Kaimoeddin. Sementara di Buton, ada H Hamin yang mengantongi surat tugas. Di Buton Tengah, PPP memberi surat tugas kepada Samahuddin.
Di Bombana, ada Kasra Jaru Munara dan Kolaka Utara diisi oleh Ulfah Haeruddin. Adapun di Muna Barat, pihaknya menugaskan Rajiun.
"Kalau di Buton Selatan, kita belum keluarkan surat tugas. Tapi di sana, ada dua kandidat yang sedang menguat untuk mendapat surat tugas. Mereka adalah Agus Feisal Hidayat dan Muhammad Faisal Laimu," kata Rasyid Syawal saat ditemui di kantornya, belum lama ini.
Dalam surat tugas itu mereka memerintahkan kepada bakal calon kepala daerah supaya mencari koalisi partai agar bisa mendapat tiket bertarung dalam arena pemilihan kepala daerah.
"Surat tugas ini masa berlakunya sampai akhir Agustus 2016. Kalau tidak bisa dapat surat tugas, bisa saja diberikan kepada kandidat lain," akunya.
Di tujuh daerah, sambungnya, PPP tidak bisa mengusulkan calon kepala daerah manakala tidak berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya kursi PPP di tujuh daerah tidak mencukupi untuk mengusung calon.
Di Kolaka Utara, PPP cuma punya dua kursi, Kendari satu kursi, Bombana tiga kursi, Muna Barat dua kursi, Buton satu kursi, Buton Selatan satu kursi, dan Buton Tengah dua kursi. (r1/b/ian)
