Labungkari, Rakyatsultra.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar kegiatan sarasehan kampenye dan pungut hitung pemilihan serentak 27 November 2024, bertempat di gedung kesenian Lakudo, Rabu (30/10).
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu melibatkan beberapa unsur sebagai pemateri. Diantaranya, perwakilan Pemkab Buteng dalam hal ini diwakili Asisten 1 Setda Buteng, Akhmad Sabir.
KPU Buteng diwakili, Masurin selaku ketua divisi hukum dan pengawasan. Selanjutnya dari sentra Gakkumdu, Hadir pula, Kasipidum kejaksaan Negeri Pasar Wajo, Budi Hermansyah dan Kompol Bagio, Wakapolres Buteng.
Hadir pula, Pasangan Calon (Paslon) Bupati Buteng nomor 1 dan 2, periode 2024-2029 serta disaksikan seluruh peserta dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Camat maupun mitra kerja Bawaslu lainnya.
Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya dalam sambutannya menyatakan tujuan dari kegiatan sarasehan kampenye dan pungut hitung tersebut dilaksanakan mengingat dimasa pelaksanaan kampanye saat ini, telah terdapat 8 laporan pidana yang masuk di Bawaslu.
Sehingga, bagi Bawaslu perlu dilakukan mitigasi dalam bentuk sarasehan dalam hal meminta saran dan masukan. Baik itu dari Paslon 1 dan 2, Pemkab serta kepolisian dan kejaksaan.
"Ditambah lagi, di masa pungut hitung. Yang dimana sering terjadi atau bisa disebut paling rawan pelanggaran nya seperti, Sebut money politik serta masalah DPT atau pelanggaran lainnya. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua demi suksesnya Pilkada 27 November mendatang," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Helius berharap dengan adanya kegiatan sarasehan ini, pelaksanaan pilkada yang tersisa 25 hari menuju masa tenang bisa berjalan dengan tertib, aman dan sejuk tanpa ada masalah yang serius.
"Jadi, harapan kami pelaksanaan pilkada serentak 27 November mendatang dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kami juga akan bekerja ekstra dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai Bawaslu," ucapnya.
Disamping itu juga, Asisten 1 Setda Buteng, Akhmad Sabir berkomitmen akan membantu kinerja Bawaslu dalam hal menjaga netralitas ASN. Sesuai arahan pak Pj Bupati Buteng bahwa seluruh ASN wajib menjaga netralitas.
Bentuk keseriusan tersebut Pemkab Buteng telah membentuk Satgas Netralitas ASN. Dimana tugas dan fungsinya mengawasi para ASN selama proses Pilkada berlangsung.
"Netralitas ASN wajib dilaksanakan oleh seluruh ASN lingkup Pemkab Buteng. Termasuk para Kepala Desa dan aparatnya. Bahkan, jika melanggar ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada mereka apabila ketahuan bermain politik praktis," ulasnya dengan singkat.
Hal yang sama juga disampaikan, Wakapolres Buteng, Kompol Bagio. Dalam arahannya setiap personil kepolisian wajib menjaga netralitas. Begitu juga dalam kesiapan pengamanan selama proses Pilkada berlangsung.
"Polres Buteng siap mengamankan pilkada serentak 2024, begitu juga dengan netralitas para personil kami jaminkan tidak ada satupun yang terlibat politik praktis," tegasnya.
