Sehingga, bagi Makmur, jika pemerintah pusat ngotot menerapkan Full Day School, maka perbaikan sarana dan prasarana sekolah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dilakukan.
“Terutama pada kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya akan dilaksankan. Selain itu program harus didesain sedemikian rupa. Agar aturan tersebut tidak tabuh dan tidak terkesan di politisasi sehingga merugikan anak bangsa,” paparnya.
Bukan hanya itu, Makmur berpendapat, hal yang paling utama dalam menerapkan Full Day School adalah sumber daya tenaga pengajar dan persiapan siswa. Persoalan itu belum termasuk sarana dan prasarana sekolah di Kota Kendari yang belum memadai.
Pendapat berbeda diungkap Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo. Dia sangat mendukung penerapan Full Day School. Namun, sebelum itu diterapkan, sarana dan prasarana sekolah yang ada di Sultra harus didesain secara memadai.
“Misalnya waktu pagi pukul 07.00 Wita siswa melaksankan proses belajar mengajar, nanti sekitar pukul 13.00 Wita diberi kesempatan waktu istirahat,” tuturnya.
Sehingga, Full Day School tidak terkesan seharian belajar. Ada jeda waktu bagi siswa untuk istrahat dan belajar. Dengan begitu, proses pembentukan karakter siswa lebih terarah.
Makanya, selaku Ketua PGRI, Abdul Halim Momo sangat mendukung program Full Day School. Pasalnya, para siswa akan banyak berkreasi untuk menemukan jati diri.
