Saat memastikan seluruh gubernur hadir, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan berdiri di belakang mereka.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu.”
Perbaikan Kantor Pemerintahan dan Usulan Penggratisan Urus Dokumen
Dalam dialog itu, Mendagri juga melaporkan bahwa banyak kantor camat dan kantor desa rusak berat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat layanan publik dan menyebabkan banyak dokumen masyarakat ikut hilang, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan.
Tito mengusulkan agar biaya untuk pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut ditiadakan.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan.”
Prabowo merespons: “Oke, nanti dihitung semua.”
Menutup pertemuan, Prabowo memberikan penyemangat kepada para bupati yang hadir.
“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.”
Di samping itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan demi kepentingan masyarakat.
Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.