"Ini yang saya kira perlu disinkronkan. Tapi saya lihat kalau memang perlu dilatih dan perlu adanya sertifikasi. Kita bisa manfaatkan balai-balai besar yang memang sudah ada di berbagai daerah," kata politisi Gerindra itu.
Ia menegaskan, Komisi IX akan mengevaluasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector agar program MBG tetap berjalan sesuai standar.
"Ya, pasti ada, karena memang ini leading sektor. (BGN) Salah satu yang menjadi mitra kerjanya Komisi IX," imbuhnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dan warga mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buntusu, Jalan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kecamatan Tamalanrea, kota Makassar, Kamis (25/9/2025).
Kedatangan mereka diketahui untuk memprotes temuan makanan tidak layak yang dibagikan ke siswa belum lama ini.
Jenderal Lapangan (Jendlap), Ikhsan, yang ditemui di lokasi aksi menegaskan bahwa aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Mengenai temuan di lapangan, Ikhsan mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada kantor SPPG.
"Tapi toh nyatanya di lapangan tidak rasional menurut kami ternyata terjadi kembali. Bahkan itu lebih parah," ujar Ikhsan kepada awak media, Kamis siang.
Olehnya itu, kata Ikhsan, ia bersama elemen masyarakat meminta agar MBG untuk sementara diberhentikan dan dilakukan evaluasi.
"Jadi hasil temuan itu bahwa makanan basi. Nasinya itu lembek dan telurnya yang basi dengan sayurnya, itu ya temuan yang pertama," ungkapnya.
Tidak berhenti di situ, Ikhsan menuturkan bahwa dalam makanan yang disebut bergizi dan gratis itu turut ditemukan belatung.
"Pada saat temuan yang kedua, ada ulat belatung yang kemudian disuguhkan di box makanan tersebut," sesalnya.