Jakarta,RakyatSultra.id- Komisi IX DPR RI akhirnya buka suara soal desakan sejumlah orangtua agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan usai ratusan siswa mengalami keracunan massal.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menilai penghentian program bukanlah solusi.
Hal ini diungkapkan Ashabul usai kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor BBPVP Makassar, Kamis (25/9/2025) kemarin.
Ia justru menekankan pentingnya evaluasi agar MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal Presiden Prabowo Subianto, yakni memperbaiki gizi anak bangsa.
"Bahwa perlu kita evaluasi, oke kita evaluasi. Kalau ada kelalaian, ada kesalahan, sistemnya yang kita perbaiki, bukan menghentikan programnya," ujar Ashabul.
Mantan Ketua DPW PAN Sulsel itu bahkan memberikan lima poin perbaikan MBG.
Pertama, memperketat standar kualitas dan pengawasan mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi yang wajib dikawal Dinas Kesehatan dan BPOM.
Kedua, perbaikan rantai distribusi dan penyimpanan dengan sistem cold chain agar makanan tidak basi di perjalanan.
Ketiga, peningkatan kapasitas penyedia makanan, khususnya UMKM atau katering lokal.
Keempat, pelatihan higienitas, standar gizi, dan keamanan pangan agar kualitasnya seragam di seluruh daerah.
Termasuk edukasi bagi orangtua, guru, hingga siswa untuk mengenali makanan tidak layak konsumsi.
Kelima, penegakan hukum tegas bagi penyedia yang lalai hingga menimbulkan korban keracunan.
“Jadi solusinya bukan menghentikan MBG. Justru dengan pembenahan bertahap ini, program bisa lebih kuat, lebih aman, dan benar-benar menjadi instrumen negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyinggung pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya soal kelayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
