Kamis, 28 September 2023

Wakil Sultra Masuk Top Ten di Paralegal Justice Award 2023

- Senin, 5 Juni 2023 | 12:49 WIB
Kakanwil Kemenkum HAM Sultra Silvester Sili Laba bersama empat perwakilan Sultra yang ikut diajang  Paralegal Justice Award 2023, di Jakarta.
Kakanwil Kemenkum HAM Sultra Silvester Sili Laba bersama empat perwakilan Sultra yang ikut diajang Paralegal Justice Award 2023, di Jakarta.

KENDARI, rakyatsultra.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Syafril menghadiri Malam Anugerah Paralegal Justice Award di Discovery Hotel Ancol Jakarta, Sabtu (3/5/2023).

Dalam sambutannya Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana menyampaikan Kegiatan Paralegal Justice Aaward merupakan sebuah upaya nyata dari pemerintah dalam membangun akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan Paralegal Justice Award diikuti oleh 300 kepala desa Lurah se Indonesia yang memperebutkan tiga kategori penghargaan yaitu Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita dan Paralegal Justice Award.

BACA JUGA: 

BRIDA Dorong Pendaftaran HAKI Untuk Kepastian Hukum

Terdapat empat perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya Arianto, lurah Tobuuha Kota Kendari. Kedua, Sulham, Kepala Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. Ketiga Hiqmah, Kepala Desa Horongkuli, Kabupaten Kolaka dan Kisman, Kepala Desa Watumelomba, Kabupaten Bombana. Salah satu perwakilan Sulawesi Tenggara Kisman A.Ma Kepala Desa Watumelomba masuk dalam Top 10 Paralegal Justice Award 2023.

Dalam sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa peran kepala desa lurah sebagai nonlitigation peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis sehingga tercipta suasana yang harmonis, damai dan rukun dikalangan warganya, karena sebagai kepala desa lurah tentunya lebih mengenal warganya, lebih mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan masalah-masalah yang ada didaerahnya.

"Dengan begitu, peran kepala desa lurah sebagai non litigation peacemaker menjadi sangat sentral dan sangat penting," ungkap Yasonna.

Olehnya itu, Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu kepala desa lurah yang rata-rata sebagai ketua adat yang menyelesaikan sengketa antar warga yang dianggap sebagai Hakim Perdamaian di desa dipandang perlu bagi kita semua. RS

Editor: Agus Syahlan Tohamba

Tags

Terkini

PSI Kota Makassar Gelar Pelatihan Jurnalistik

Sabtu, 23 September 2023 | 17:02 WIB

Kalah Adu Panco Jadi Pj Gubernur Sulsel

Kamis, 31 Agustus 2023 | 08:46 WIB

Delapan Kali Prabowo Sebut Nama AAS

Rabu, 16 Agustus 2023 | 16:09 WIB

Prabowo Makin Mantap Jadi Presiden

Rabu, 16 Agustus 2023 | 15:58 WIB

Wamendagri Motivasi Pj. Bupati Buton

Rabu, 7 Juni 2023 | 16:26 WIB

Melihat Dokter 'Berpraktek' Ilegal di Konut

Selasa, 6 Juni 2023 | 11:25 WIB
X