Direksi Bina Marga bersama anggota DPRD Sultra saat meninjau jalan Raterate-Ladongi. Foto: Iwal/Rakyat Sultra.    TIRAWUTA - Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), terutama  pengendara yang sering melintasi jalan rute Raterate hingga Ladongi, patut bernafas lega. Asa menikmati jalanan beraspal, selangkah lagi terwujud. Angin segar ini tentunya berdasar, setelah pihak Bina Marga, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan survei lapangan. Turut hadir dalam kegiatan, beberapa anggota DPRD Sultra dan Koltim, Camat, hingga Babinsa Koramil Raterate, Sabtu (28/8/2021). Direksi Bina Marga, Waode Nasidah kepada awak media mengatakan, pihaknya melakukan survei jalan ruas mulai dari simpang Raterate hingga sebagian wilayah Atula, Kecamatan Ladongi, dengan menyesuaikan volume kontrak. Dijelaskannya, untuk ruas Raterate hingga Lamoare, Kecamatan Loea, sepanjang 6.385 meter, dikerjakan pihak balai menggunakan anggaran APBN 2021. Sementara di Ladongi hingga Atula, dikerjakan CV. Tiga Putra Prima dengan volume 5.400 Meter, menggunakan APBD Sultra. "Pihak balai dengan volume lebih dari enam kilometer ini, semoga bisa dikerja mulai Minggu (29/8/2021)," ucap Nasida. Menilik asa berkendara diatas aspal ini, tak lepas dari upaya berbagai pihak. Mulai keluhan masyarakat, upaya dari perusahaan hingga pemerintah demi diperbaikinya jalan, menjadi rentetan kejadian yang tak bisa dilupakan begitu saja. Masih teringat kejadian pada bulan April 2018, masyarakat melakukan aksi tanam pisang di tengah jalan poros Ladongi. Mereka menuntut adanya perbaikan jalan yang dianggap tidak mendapat perhatian. Kemudian pada Desember 2019 lalu, atas desakan masyarakat, enam anggota DPRD Koltim menyambangi Kantor PT. Hutama Karya (HK) yang tengah mengerjakan mega proyek nasional, Bendungan Ladongi. Legislator ini meminta kepada pihak perusahaan agar memperhatikan jalanan yang rusak, akibat aktivitas pengangkutan material pembangunan bendungan. Pihak perusahaan pun menyahuti dengan positif. Meski telah dilakukan pertemuan antara legislatif dan pihak perusahaan, hanya berselang beberapa hari, riak tak tertahankan. Masyarakat Ladongi melakukan unjuk rasa hingga malam hari. Mereka mendesak PT. HK bertanggung jawab atas rusaknya jalan.   Bupati Koltim Tinjau Jalan Poros Raterate-Ladongi. Desakan masyarakat ini, lantaran PT. HK sering mengangkut material dengan beban sangat berat. Akibatnya, jalanan rusak dan berlubang. Saat kemarau, debu begitu tebal, sementara jika musim hujan tiba, jalanan licin dan berlumpur. Kala itu, ratusan warga bahkan menahan truk pengangkut material PT. HK, baik batu maupun tanah timbunan yang menuju Bendungan Ladongi. Akses pun macet cukup lama, utamanya di depan Pasar Ladongi. Masyarakat yang ditenangkan oleh berbagai pihak kemudian menghentikan demonstrasi. Meski demikian, mereka belum merasa puas terkait debu dan jalan licin yang meresahkan. Mereka tetap meminta aktivitas angkut material dihentikan sementara. Lewat jalur negosiasi yang begitu panjang hingga larut malam, kala itu manajamen PT. HK menurunkan armadanya untuk mengeruk gundukan tanah yang melekat di badan jalan. Sehingga jalanan bagus untuk sementara. Setelah kejadian itu, kondisi jalan nyatanya belum juga membaik. Tak jarang pengendara jatuh saat melintas ketika jalanan licin akibat hujan. Sementara ketika musim panas tiba, debu yang tebal menghalangi pandangan pengguna jalan. PT. HK sudah beberapa kali melakukan perbaikan ringan, antara lain penyiraman dan pengupasan tanah yang jatuh kejalan, namun usaha tersebut tak begitu efisien. Jalanan kembali rusak karena beratnya angkutan material. Pada Oktober 2020, Partai Gerindra melakukan perbaikan jalan. Pantauan Rakyat Sultra, satu unit grader, compactor dan puluhan dump truck diturunkan demi mulusnya jalan poros Ladongi. Kumpulan alat berat itu dilengkapi bendera Gerindra. Perwakilan PT. HK, Darmawan waktu itu mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra, karena sudah melakukan perbaikan jalan dengan sumber daya yang lebih mumpuni. Darmawan juga mengakui jika rusaknya jalan Ladongi akibat muatan material bendungan. "Pihak perusahaan rutin melakukan perawatan jalan namun tidak maksimal. Apalagi jalan yang sudah terlanjur rusak, memerlukan biaya banyak untuk perbaikan. Olehnya kami bersyukur dengan adanya bantuan ini," ujarnya. Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim dibawah kepemimpinan Andi Merya Nur yang saat itu masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati, juga pernah melakukan perbaikan jalan pada akhir Maret 2021. Pemda waktu itu bekerjasama dengan PT. HK. Beberapa kendaraan roda empat memuat tanah dan menimbun jalan berlubang. Setelah itu, satu unit alat berat grader meratakan timbunan, kemudian dilakukan pengerasan. Selanjutnya, saat kunjungan kerja (Kunker) anggota DPR RI, Ridwan Bae pada Mei 2021 di Bendungan Ladongi, bupati Andi Merya juga sempat menyinggung soal jalan masyarakat yang rusak akibat pengangkutan material. Hal itu disahuti positif oleh Ridwan Bae. Ia pun mengaku akan berkoordinasi dengan Gubernur, Ali Mazi untuk segera dilakukannya pengaspalan jalan Ladongi, karena Presiden Joko Widodo bakal meresmikan bendungan pada akhir 2021. Bupati Andi Merya yang diwawancarai Minggu (29/8/2021), menceritakan, rentetan kejadian terkait polemik jalan poros Ladongi yang rusak hingga pengaspalan saat ini, selain karena peran aktif masyarakat, namun juga adanya beberapa pihak yang memberi perhatian kepada masyarakat Koltim. "Melalui aspirasi dari Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh dan Ketua DPD PDIP yang juga Wagub, Lukman Abunawas, lalu koordinasi panjang ke gubernur dan DPRD Sultra, akhirnya Pemprov menyediakan anggaran pengaspalan jalur Ladongi pada tahun 2021," jelasnya. Orang nomor satu di Koltim ini pun berbahagia. Derita masyarakat karena jalanan yang disebut mirip rak telur, debu saat terik, lumpur hingga kubangan air saat hujan, sesaat lagi bakal berakhir. "Semoga secepatnya bisa dikerjakan dengan baik dan benar, sehingga bisa digunakan dalam waktu lama. Apalagi rencananya pak Presiden Joko Widodo bakal ke Ladongi akhir tahun. Semoga sebelum itu, jalanan sudah beraspal," tutup bupati Koltim. (p1/b/aji)