Jakarta, Rakyatsultra.id - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, buka suara terkait polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kembali menjadi perbincangan publik.
Ia menilai proyek tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari kacamata untung dan rugi semata, melainkan sebagai lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi di Indonesia.
“Kita patut mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan lompatan cepat menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi luar biasa. Walaupun baru sebagian masyarakat yang bisa menikmati, ini langkah maju,” ujar Bestari melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (20/10/2025).
Menurut Bestari, narasi yang menyebut proyek KCJB merugi perlu dipahami secara proporsional.
Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini bukan berarti proyek tersebut gagal, melainkan belum mencapai keuntungan karena target operasionalnya belum maksimal.
“Yang berkembang katanya proyek ini rugi. Saya kira bukan rugi, tapi belum untung saja. Belum untung karena target kilometer operasionalnya belum tercapai,” jelasnya.
Bestari kemudian mencontohkan proyek LRT DKI Jakarta, yang pada awalnya juga dikritik karena jarak lintasannya dianggap terlalu pendek. Namun kini, LRT menjadi bagian penting dari jaringan transportasi perkotaan di Jakarta.
“Kita dulu juga lihat LRT Jakarta, jaraknya pendek sekali dari Velodrome ke Kelapa Gading. Tapi itu bagian dari rencana besar membentuk jaring transportasi kota. Sama halnya dengan kereta cepat ini,” terangnya.
Lebih lanjut, Bestari mengingatkan publik untuk tidak menilai setiap proyek pembangunan pemerintah hanya dari sisi keuntungan finansial.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
“Jangan di benak kita selalu berpikir bahwa setiap proyek pemerintah harus untung. Kalau berpikir seperti itu, justru banyak pihak bisa tersakiti, termasuk masyarakat yang sangat membutuhkan akses infrastruktur di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak selalu menimbang pengembalian modal dari setiap proyek, melainkan melihat manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Tidak selalu pemerintah berpikir kapan balik modal. Kalau investasi itu untuk rakyat, manfaatnya akan terasa di masa depan, masyarakat jadi lebih sejahtera dan cerdas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bestari juga menepis isu yang menyebut adanya jarak antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat proyek KCJB.
