Jakarta, Rakyatsultra.id - Keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi dipertanyakan. Mengingat, KPK bisa melakukan pengusutan tanpa harus menunggu laporan masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, proyek Whoosh adalah fakta dan nyata terjadi penyalahgunaan kekuasaan tanpa kajian terlebih dahulu.
"Orang perorang yang memiliki kedekatan dengan Jokowi selama berkuasa, silakan dicek harta kekayaannya dipastikan mengalami peningkatan," kata Hari, Minggu, 19 Oktober 2025.
Hari menilai, pembela protek Whoosh patut diduga mendapat keuntungan, baik langsung maupun secara tidak langsung.
"Kalau KPK serius menangani kasus Whoosh, pasti KPK dengan menutup mata saja sudah sangat mudah menentukan tersangkanya. Ini kembali kepada KPK sendiri, apakah memiliki keberanian? atau KPK perannya saat ini hanya pesanan by order," pungkas Hari.
Proyek kereta cepat Whoosh sejak awal memang menuai sorotan tajam, mulai dari pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, hingga jaminan pemerintah yang sempat memicu perdebatan publik.
