WANGGUDU - Proyek penanaman hutan Mangrove pada beberapa titik di Kabupaten Konawe Utara (Konut) tahun 2015 diduga fiktif. Dari total areal penanaman seluas 24,15 hektare, kontraktor hanya menanam 2 ha.
Selain tak menanam sesuai juknis, kontraktor yang diketahui bernaung pada CV Daek Traco Indah bahkan tidak membayarkan hak warga sebagai upah penanaman bibit dan biaya pemondokan. Parahnya, proyek dengan anggaran Rp 1,8 miliar itu telah dicairkan Dinas Kehutanan seluruhnya.
"Lahan yang ditanami Mangrove tidak cukup 2 hektar, terjadi selisih jauh dari perencanaan. Sebenarnya, luasan lahan penanaman dalam perencanaan ditetapkan 35 hektar tapi ada peralihan lokasi penanaman di Desa Laimeo dan Ulusawa," kata Andi Mado, mantan Kepala Desa Puusiambu Kecamatan Lembo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B.
Diakui Andi, bantuan penanaman dinilai sudah pas karena Pusiambu berada dipesisir pantai. Hanya disayangkan yang terealisasi sangat kecil. Itupun kalau tidak mati. Padahal masyarakat sudah menaruh harapan besar dari bantuan itu.
Kepala Desa Lambuluo Kecamatan Motui, Gunawan yang juga desanya menjadi lokasi penanaman mengatakan, bibit Mangrove yang didatangkan bukan dari penangkaran yang bersetifikat. Bahkan realitanya, sebagian bibit diambil oleh warga dari sekitar lokasi penanaman untuk dijadikan bibit.
"Ini termasuk pembodohan oleh perusahaan. Masyarakat sudah disuruh ambil bibit dengan jaminan upah. Tapi hingga sekarang belum dibayarkan. Kami berharap betul-betul dewan memberikan titik terang permasalah ini. Hak-hak mereka supaya cepat dibayarkan. Kalau tidak bisa kami akan laporkan masalah ini ke polisi," ancam Gunawan.
