Salah seorang tokoh adat Desa Matambawi, Polim mengaku, tanah mereka memiliki tanda bukti tanaman seperti, mangga, kuburan, pohon sagu yang tersisa dari sisa gusuran.
"PT CAM bukan satu kali tapi selamanya masuk terus. Karena tanah disini bukan tanah terlantar sampai nenek moyang kita kuasai. Alasannya karena habis beli, tapi belinya sama siapa? Bukan sama kita yang pemilik," gumamnya dihadapan dewan dan pihak perusahaan.
Sementara itu Humas PT Tiran, Aburan menuturkan, pihaknya bergerak dalam areal yang statusnya sudah diturunkan berdasarkan SK Kemenhut No 465 tahun 2014 Meliputi Kecamatan Palangga, Baito, Tinanggea dan Buke yang diserahkan oleh pemerintah.
"78 hektar berada dalam lingkaran eksreboisasi. Kami mengganti melalui kompensasi tanaman tumbuh masyarakat 2011 dan kebelakangnya. Menanam tanaman baru sehingga mengganti tanaman baru itu. Kalau itu kita Amini maka semua berpotensi menanam tanaman baru," tuturnya.
Sedangkan Humas PT CAM, Binmas Mangidi mengaku, tidak satu jengkal pun tanah masyarakat yang diukur tanpa pembebasan. "Bukti-bukti yang ditanda tangani kepala desa dan camat maka itu lah legalitas kami untuk bebaskan," tangkis Binmas.
Menanggapi hal tersebut Ketua Sidang Nadira SH mengaku bakal mengagendakan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak pemerintah, perizinan, perkebunan, kehutanan, dan BPN untuk didudukan bersama agar solusi masyarakat dapat terwujud.
Dilain pihak anggota DPRD Konsel asal PKB, Wawan Suhendra mengatakan, menyangkut soal lahan yang terjadi ditengah masyarakat perlu diseriusi.
"Karena bisa saja ada oknum yang bermain menerbitkan SKT palsu. Kita berharap masuknya perusahaan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan ekonomi dan kemasyarakatan di Konsel. Kita berharap tidak terjadi pertikaian yang dapat merugikan masyarakat," ujar Wawan. (rs)
