KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari sudah siap menjalankan tahapan pemilihan Wali Kota Kendari. Untuk memuluskan langkah tersebut, lembaga itu tinggal menunggu penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama dengan Pemerintah Kota Kendari.
Saat ini, KPU seluruh Indonesia sudah menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan itu, Kemendagri menekankan agar NPHD diteken paling lambat 30 April 2016.
Setelah penandatanganan tersebut, KPU Kendari diwajibkan melaporkan kembali NPHD tersebut ke Kemendagri pada 1 Mei atau 2 Mei 2016
"Kita bawa berkas itu ke Kemendagri karena mereka ingin mengklarifikasi apakah NPHD sudah ditandatangani atau belum. Kemendagri memang serius dalam pilkada dan mereka tidak mau lagi menjadi sorotan dari media massa maupun masyarakat," kata Ketua KPU Kendari Hayani Imbu saat ditemui di Kendari, Minggu (10/4).
Nantinya, kata dia, ada tiga lembaga yang akan menandatangani NPHD bersama Wali Kota Kendari Asrun. Selain dengan KPU, Bawaslu dan pihak keamanan akan meneken perjanjian tersebut.
Di NPHD itu, akan perjanjian jumlah anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Kendari dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran pilkada. Saat ini, sambungnya, ongkos pesta demokrasi di Kota Kendari sudah disepakati bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sekira Rp 19,3 miliar. Dana itu hanya membiayai tahapan pilkada selama 2016.
"Kalau anggaran sudah tidak ada masalah. Tinggal tunggu penandatanganan NPHD," ulasnya.
Apabila NPHD sudah ditandatangani, KPU Kendari langsung melaksanakan tahapan awal seperti perekrutan panitia ad hock seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
"Setelah perekrutan, kita akan susun daftar pemilih," ucapnya. (rs)
