Jakarta - Pemerintah masih berupaya menyelamatkan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, masih terus melakukan upaya negosiasi.
"Ya tadi mulai dari diplomasi, kemudian kita nego dan sekarang kita lagi proses. Antar mereka lah (Filipina dan Kelompok Abu Sayyaf) gimana caranya," ucap Menhan usai rapat paripurna di Istana, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Ryamizard mengatakan negosiasi juga dilakukan untuk mengupayakan mengundurkan tenggat waktu yang diberikan kelompok Abu Sayyaf. Sebagaimana diketahui deadline waktu yang diberikan adalah Jumat (8/4) besok.
"Namanya nego kan bisa nambah waktu selesai apa yang diharapkan," ujar Ryamizard.
Soal opsi membayar tebusan atau operasi militer, Ryamizard belum bisa memastikan. Namun sekalipun harus bayar tebusan sesuai yang diminta, sumber pembayaran itu tidak akan berasal dari negara.
"Nggak tahulah (soal opsi bayar tebusan), yang jelas bukan negara (yang bayar)," ucap mantan KSAD TNI itu.
Sebagaimana diketahui, tebusan yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf adalah 50 juta peso atau Rp 15 miliar. Sementata batas waktu yang diberikan hingga hari ini, Jumat (8/4).
Opsi penyelamatan secara militer atas penyenderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf masih terbuka. Ryamizard Ryacudu menjelaskan, pasukan TNI sudah sangat siap jika operasi dilakukan dan perlu bantuan TNI.
"Ya bukan siap lagi, tapi lebih dari siap," ucapnya.
"Di perbatasan tentu, kalau minta bantu langsung ke sana," imbuhnya.
Namun Ryamizard mengatakan, otoritas Filipina melarang keterlibatan militer Indonesia dalam operasi penyelamatan tersebut. Sekalipun yang disiapkan adalah pasukan elite TNI.
"Kalau operasi militer pasti ada korban, kalau teroris nggak apa-apa.Tapi kalau rakyat kan susah," ujarnya soal pertimbangan operasi militer jika dilakukan.
"Yang menyiapkan pasukannya dia (Filipina), ada 3 batalyon di sekitar situ," jelasnya.
