Kendari - Meski ada mo 
Menurutnya, pemberhentian sementara proses seleksi CPNS yang dimaksud pemerintah pusat itu tidak kaku. Ada beberapa keahlian khusus yang memang harus tetap mendapatkan tambahan aparatur melalui seleksi.Untuk itu ia memastikan tetap akan mengusulkan kekurangan formasi.
"Memang ada moratorium, tetapi menurut saya itu tidak bersifat kaku, apalagi di Kota Kendari ini kita masih butuh tenaga pendidik dan tenaga medis. Jadi tetap kita usulkan nanti,"ujarnya.
Mantan Kepala Bappeda ini, dampak penerapan pelaporan keuangan sistim akrual membuat semua instansi sangat membutuhkan tenaga akuntasi yang handal untuk tetap mendukung kinerja pemerintah. "Apalagi sistim pelaporan keuangan kita saat ini kan sudah menggunakan model akrual, jadi kita juga sangat membutuhkan tenaga akuntansi yang hebat, karena dari atas hingga tingkatan paling bawah yakni di kelurahan sudah akan menggunakan sistim itu," katanya.
Keyakinan Pemerintah Kota Kendari mendapatkan kuota CPNS juga didasarkan atas belanja langsung dan tidak langsung daerah yang dinilai masih cukup seimbang. "APBD kita masih mampu memberikan pembangunan yang nyata untuk masyarakat, pesentase 60-40 antara gaji pegawai dan dana pembangunan itu masih cukup baik. Jadi sebenarnya masih bisa, tentu karena ini lagi-lagi soal kebijakan pusat, kita sama-sama berharap untuk tetap dipertimbangkan nantinya,"harapnya.
Jika moratorium PNS itu dibelakukan secara menyeluruh maka akan tidak adil bagi para pengangguran terus bertumpuk nantinya. "Kalau lima tahun itu tidak ada penerimaan, bagaimana dengan sarjana-sarjana kita yang wisuda tiap tahunnya? Itu akan menumpuk di Kota Kendari," tandasnya. (kn)
