JAKARTA, rakyatsultra.id -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mencium adanya gerakan terorganisir dari pihak luar yang berupaya mengguncang stabilitas internal partai menjelang Kongres 2025. Indikasi ini terlihat dari munculnya spanduk dan baliho provokatif yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDI-P di bawah Megawati Soekarnoputri dianggap ilegal. Spanduk tersebut ditemukan di sejumlah lokasi strategis, yang diduga bertujuan menggiring opini masyarakat dengan isu negatif.
“Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024). Ia menambahkan, aksi ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menyerang kredibilitas partai menjelang momentum penting.
Ronny menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai politik yang sah secara hukum. Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi dan keputusan memperpanjang masa kepengurusan partai telah tercatat resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Juli 2024.
“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Keputusan tersebut, lanjutnya, merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum dan telah disahkan dalam Rakernas V PDI-P 2024.
Merespons gerakan provokatif tersebut, PDI-P kini dalam kondisi siaga penuh. “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI-P untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengawut-awut (acak-acak) PDI-P menjelang Kongres,” tegas Ronny. (FJR/RS)
