JAKARTA, rakyatsukltra.id – Pemerintah sudah menyiapkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 yang jumlahnya lumayan banyak, yakni mencapai 2.302.543.
Instansi Pusat mendapat jatah 429.183 formasi, yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi PPPK 2024.
Instansi Daerah atau pemda sebanyak 1.867.333 formasi, terdiri dari 483.575 lowongan CPNS dan formasi PPPK sebanyak 1.383.758.
Perincian kuota formasi PPPK 2024 instansi daerah, yakni untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416.
Nah, pemerintah ingin formasi PPPK guru 2024 yang sudah disiapkan tersebut bisa terpenuhi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau agar instansi daerah mengoptimalkan usulan formasi guru sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Menteri Anas menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pemenuhan Formasi Guru ASN PPPK pada Instansi Daerah Tahun 2024, secara daring, Senin (26/2).
Rapat dihadiri antara lain Plt. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendibudristek Nunuk Suryani; serta para kepala dinas pendidikan perwakilan provinsi/kota/kabupaten seluruh Indonesia.
Dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB, pada rapat tersebut Menteri Anas berharap guru memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya RB Berdampak.
Di sisi lain, masih terdapat masalah terkait hak-hak guru yang pembayarannya tersendat-sendat lantaran pemda mengalami masalah anggaran.
Misal di Kabupaten Gorontalo, di mana pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sempat ngadat.
Namun, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo telah menyerahkan TPG untuk bulan Desember 2023 kepada 1.600 guru daerah di daerah setempat.
Saat menyerahkan tunjangan guru di Gedung Olahraga David-Tonny, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin, Bupati Nelson menjelaskan sebelumnya pembayaran TPG sempat tertunda akibat keterbatasan keuangan daerah yang harus memprioritaskan pembayaran dana hibah Pemilu tahun 2024 sebesar Rp17 miliar pada akhir tahun 2023 kepada KPU dan Bawaslu.
"Meskipun pilihan ini sulit, tetapi penundaan ini diambil untuk kelancaran proyek pembangunan dan gaji pegawai termasuk para guru," kata Bupati Nelson.
