JAKARTA, rakyatsultra.id - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial pangan hingga Juni 2024 mendatang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, langkah itu diambil karena harga beras saat ini masih meningkat.
Hal tersebut disampaikan Zulhas, sapaan akrabnya, seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11).
"Mengevaluasi soal bansos beras yang 10 kg, tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni," ujar Mendag.
"Jadi, akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu, bantuan dilanjutkan," lanjut dia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, perpanjangan penyaluran bansos pangan dilakukan untuk mengatasi masalah kekeringan akibat kemarau panjang.
"Jadi, ini untuk mengatasi kekeringan masa-masa kemarau panjang akibat dari El Nino ini," kata Muhadjir saat diwawancarai secara terpisah.
Sementara itu, dalam paparannya seusai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Bansos ini akan disalurkan hingga Juni 2024.
"Tadi dibahas bantuan pangan 2024, Pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni. Beras akan diberikan tetap 10 kg untuk 22.004.077 penerima manfaat," papar dia.
Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan lainnya, yakni bantuan stunting untuk 1.446.809 keluarga rawan stunting. Berdasarkan data BKKBN, bantuan stunting tersebut sebesar Rp 446.242 miliar per kuartalnya sehingga total bantuan mencapai Rp 892 miliar untuk semester pertama tahun depan.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan kondisi stok Bulog per 2 November 2023 sebanyak 1.442.945 ton. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95 persen, Oktober 94,89 persen, dan November 18,45 persen.
"Dan kita masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan, demikian pula bulan Oktober," lanjut Airlangga.
Airlangga juga menyebut ada kebutuhan tambahan anggaran untuk Bulog, yakni tahap pertama Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, serta tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Totalnya mencapai Rp 19,1 triliun.
"Tadi arahan Presiden, Menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata dia.
Dalam rapat terbatas ini, Presiden juga membahas soal insentif yang diberikan, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.
