RAHA - Beda persepsi tentang Data Pemilih Tetap (DPT) masih saja menjadi polemik yang tak pernah tuntas hingga hari H Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid dua yang diselenggarakan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Raha Satu dan Kelurahan Wamponiki, Minggu (19/6).
Di TPS 4 Kelurahan Raha Satu misalnya, tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Baharuddin-La Pili masih melakukan protes terhadap Data Pemilih Tetap (DPT) yang dinyatakan KPU memenuhi syarat (MS) untuk menyalurkan hak suaranya pada PSU jilid dua, Minggu (19/6).
Protes tersebut dikemukakan oleh tim paslon Dokter Pilihanku, Ikhsan kepada pihak KPU Muna dan Bawaslu Sultra yang bertugas di Deskhelp TPS 4 Kelurahan Raha Satu. Ikhsan menyebutkan, ada delapan nama dalam DPT Raha Satu yang diklaim bukan lagi sebagai penduduk Kabupaten Muna saat ini atau memiliki data kependudukan yang ganda
Dalam daftar delapan nama yang dikemukakan Ikhsan, kemarin, terdapat nama Drs H Abdul Malik Ditu yang tak lain adalah calon Wabup paslon Rumah Kita (LM Rusman Emba-Abdul Malik Ditu).
"Delapan nama-nama ini adalah di luar yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian ada nama Pak Malik Ditu dalam daftar delapan nama yang kami komplain, dimana saat mendaftarkan gugatannya di MK beberapa waktu lalu menggunakan KTP dengan alamat Jl D Gang R2 No 36 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dan masih tercatat sebagai pemilih di TPS 13 Kelurahan Kebon Baru dengan nomor DPT 406. Kemudian di Muna juga memiliki KTP dengan NIK (Nomor Identitas Kependudukan) yang berbeda dengan NIK KTPnya di Jakarta Selatan," protes Ikhsan.
Selain nama Malik Ditu, juga terdapat nama Hasti Farni, SE, dan Adetya Firdayanti Malik, yang telah pindah wilayah berdasarkan buku registrasi pindah kependudukan di Kelurahan Raha Satu
Menurut dia, delapan nama-nama yang ia klaim tidak memenuhi syarat untuk memilih tersebut, mestinya dicegah agar tidak menyalurkan hak suaranya di TPS.