Sukarman Loke.    RAHA- Kebijakan Bupati Muna, LM Rusman Emba, ST yang menaikkan tipe Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna berkonsekuensi pada penambahan jumlah pejabat eselon yang akan mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Ada puluhan jabatan eselon, mulai dari eselon II, eslon III dan eselon IV yang siap diisi oleh pejabat baru, baik ditinggal karena pejabatnya memasuki masa pensiun maupun akibat konsekuensi kenaikan tipe SKPD. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Muna, Sukarnan Loke menyebutkan, ada 21 posisi jabatan yang belum terisi akibat kenaikan tipe SKPD, selebihnya, beberapa kepala bagian pejabatnya memasuki usia pensiun. "Jabatan yang belum terisi banyak, belum bisa dilakukan pelantikan karena terikat aturan,"ujar Sukarman. Ia menyebutkan, Undang-Undang No.10 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) menyebutkan, mutasi terakhir dilaksanakan paling lambat enam bulan sebelum pemilihan sampai dengan akhir masa jabatan. Lanjutnya, dalam aturan lain kata Sukarman, proses mutasi baru bisa dilaksanakan enam bulan setelah pelantikan bupati yang baru. Saat ini kata Sukarman, untuk jabatan-jabatan penting yang kosong diisi dengan pelaksana tugas (Plt), seperti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kini dipimpin oleh Dahlan Kalega. "Jabatan strategis dan mendesak, pejabatnya kita Plt kan,"ucapnya. Sementara untuk jabatan lain yang belum mendesak untuk diisi, statusnya masih kosong. "Untuk mengisinya, kita menunggu waktu enam bulan setelah pelantikan bupati,"ujarnya. Jika tak ada aral melintang, pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2021-2026 akan digelar pada awal September mendatang. (sra/aji)