Ali Sadikin   RAHA - Adu argumen soal data Program Keluarga Sejahtera (PKH) tak hanya terjadi di ruang rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Muna, Jumat (25/4). 'Perang' argumen antara Pemda Muna dan DPRD terus berlanjut. Pemkab Muna melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Muna, Ali Sadikin menyarankan agar DPRD tak mempersoalkan hal-hal yang tak substansial dengan meminta data PKH, sebab setiap desa telah memiliki data valid tentang penerima PKH di desa sebagai rujukan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan sosial (BLT). Ali bilang, yang substansi adalah seharusnya DPRD memberikan dukungan kepada pemda dalam hal penanganan Covid-19. "Permintaan data PKH sebenarnya tidak mengurangi nilai yang dilakukan oleh Pemda Muna dalam kaitannya dengan pembagian BLT kepada masyarakat desa, karena setiap desa sudah memiliki data valid tentang penerima PKH di desa," ujarnya. Mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna ini menilai dewan hanya mencari sensasi di tengah wabah bencana Covid-19. "Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, justru DPRD yang mengundang TAPD untuk melakukan pemusatan kembali anggaran DPRD untuk pencegahan Covid-19. Kita malah menyoroti Pemda, biar hal-hal yang tidak substansial dipersoalkan," semprotnya.   Awal Jaya Bolombo   Menanggapi hal itu, anggota DPRD Muna Fraksi Demokrat, Awal Jaya Bolombo menilai, pernyataan Pemkab melalui Kabag Humas dianggap terlalu reaktif dan anti kritik, sebab tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika data itu juga diberikan ke dewan. "Saya kira Kabag Humas harus mendukung hal itu, agar penyaluran BLT bagi masyarakat bisa kita awasi bersama. Data PKH menjadi acuan pemberian BLT, sebab masyarakat yang mendapat BLT adalah masyarakat yang belum tertampung dalam PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ujar Awal. Juga terkait tudingan mencari sensasi, AJB, sapaan akrab Awal Jaya Bolombo menilai pernyataan Ali Sadikin sangat lucu dan terlalu berlebihan. "DPRD mau cari sensasi untuk apa? pemilu baru selesai, tidak ada anggota dewan yang ingin maju jadi calon bupati. Pernyataan ini sangat lucu. Pernyataan ini justru memunculkan kecurigaan, ada apa dengan data PKH ini?, kenapa harus ditutupi dari anggota dewan?," balasnya. Ia meminta Kabag Humas jangan terus berpolemik soal permintaan data PKH ini, sebab tujuan permintaan data PKH ini untuk kepentingan pengawasan, agar penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.   Moh. Iksanuddin Makmun. Pernyataan Ali Sadikin juga sangat disayangkan oleh Moh. Iksanuddin Makmun. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Muna ini menilai, Ali Sadikin tak mengerti substansi rapat RDP DPRD dan Dinas Sosial, Jumat (25/4). Kalau Pak Ali Sadikin selaku Kabag Humas dan Protokoler mengatakan permintaan data ini tidak subtansial, berarti beliau mungkin tidak mengerti subtansi rapat kemarin, karena memang saya lihat beliau kemaren hanya mondar mandir dalam ruangan jadi mungkin tidak menyimak secara utuh jalannya rapat. Bagaimana mungkin data ini tidak subtansial kalau dengan data ini menjadi indikator cepat atau lambatnya Penyaluran BLT DD untuk warga terdampak Covid-19 ini," tegas Iksanuddin. Iksnuddin menilai, Dinsos terkesan lambat menyerahkan data penerima PKH, BPNT dan Bansos lainnya ke dinas terkait ataupun pemerintah desa yang membuat aparat perangkat desa kesulitan dan lambat untuk mendata penerima BLT dari Dana Desa (DD), karena mereka tidak punya basis data resmi dari dinsos. "Parahnya, ada aparat desa yang langsung ke Dinsos minta data PKH tapi tidak diberikan. Itu keluhan aparat desa yang kami temui di lapangan,"bebernya. Ia mengatakan, kabar tentang BLT ini sudah marak di masyarakat, sehingga Komisi I yang berhubungan langsung dengan desa harus selalu update tentang hal ini. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, dewan akan pantau dan minta percepatan agar BLT ini Segera di salurkan Kepada penerimanya. "Pada hakikatnya Kami DPRD selalu mendukung Pemda Muna, baik berupa penanggulangan maupun yang bersifat penanganan dampak Covid-19 ini. Berapapun besar anggaran yang dibutuhkan Pemda untuk percepatan penanganan Covid-19 ini pasti kami dukung,"ujarnya. (sra/aji)