LAWORO - Pembagian Sapi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Muna Barat (Mubar) akhir Desember 2017 lalu disebut-sebut sejumlah masyarakat Mubar adalah bantguan berbau politik. Isu ini menyebar seantero desa tempat penerima sapi. Salah seorang warga Desa Kusambi yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan jika pembagian sapi merupakan bantuan dari salah seorang calon anggota dewan.
"Katanya bantuan dari calon anggota dewan, mereka yang dapat bilangnya sama kita begitu," katanya.
Dia juga menyebut jika mereka yang mendapatkan bantuan tersebut adalah perangkat desa seperti kepala RK dan kepala RT. Mereka juga tidak mengetahui kalau pembagian itu dilakukan berdasarkan kelompok tani yang telah dibentuk.
"Yang dapat perangkat, mereka sudah dapat bantuan ayam, dapat bantuan sapi juga. Sementara banyak masyarakat yang tidak mampu tidak dapat, sudah tidak dapat bantuan ayam bantuan sapi juga tidak dapat. Kami sangat kecewa dengan ini. Kasian kami yang tidak dapat ini," kata warga tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Mubar Ali Badin Fiihi mengatakan, jika pembagian bantuan sapi diberikan kepada kelompok tani yang sudah memasukan proposal di Dinas Pertanian. Kata dia, jika memang ada perangkat desa yang dapat, itu sah-sah saja selama dia bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena pembagian itu dilakukan perkelompok bukan untuk perorangan.
"Kita ini serba salah, sebelum sapinya dibagi kita disebut-sebut melakukan pengadaan fiktif, setelah dibagi ada lagi gosib baru dari calon anggota dewan, mana kita punya uang sebanyak itu untuk pengadaan sapi 200 ekor," kata Ali Badin.
Ali Badin mengungkapkan, pembagian bantuan sapi dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuktikan dengan berita acara penyerahan yang diketahui oleh kepala desa setempat.
"Semua berita acarannya lengkap di ketahui kepala desa dan penyuluh. Saya tidak pernah itu mau pergi bagi-bagi sapi, saya hanya pergi cek pada saat dipenampungan untuk memastikan sapinya ada atau tidak. Ini informasi lagi begitu. Adoh...! ini kesalahan pemahaman diplintir lagi. Sapi ini APBD tahun anggaran 2017, dan di beberapa pertemuan saya selalu sampaikan itu bahwa tahun 2017 kita ada pengadaan sapi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian," tutupnya. (p1/b/aji)
