Jakarta, Rakyatsultra.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penyelidikan itu sudah dilakukan lembaga antirasuah sejak awal 2025.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, masih enggan berbicara kemungkinan tim penyelidik akan memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang belakangan disebut-sebut, dalam praktik dugaan adanya markup pada proyek strategis nasional tersebut.
"Kita fokus dulu, ini penyelidikan masih berprogres, jadi memang secara detil substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/10).
Termasuk juga kemungkinan memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sebab, Mahfud sebelumnya sempat mengulas dugaan adanya markup proyek kereta cepat Whoosh, dalam sebuah kanal Youtube pribadinya.
"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ucap Budi.
Meski demikian, Budi menegaskan setiap pihak yang mengetahui dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh akan diminta keterangannya. Namun, KPK enggan membeberkan pihak-pihak yang akan dipanggil untuk diminta keterangannya tersebut.
Pasalnya, proses penyelidikan masih bersifat tertutup. KPK akan membeberkan setiap saksi yang diperiksa, jika sudah naik ke tahap penyidikan.
"Namun demikian, KPK sangat terbuka kepada pihak siapapun yang memiliki informasi, memiliki data, memiliki keterangan terkait dengan perkara ini. Silakan bisa menyampaikan kepada KPK, kami banyak membuka kanal, banyak membuka saluran, untuk publik bisa feeding informasi kepada KPK. Bisa melalui email di [email protected], bisa melalui website atau pun melalui saluran-saluran pengaduan lainnya," pungkasnya.
