Sahrir   RAHA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna akhirnya menerima hasil resmi perhitungan dugaan kerugian negara kasus dugaan korupsi dugaan korupsi anggaran penyediaan makan dan minum, penyedia jasa persidangan peningkatan efektifitas persidangan dan anggaran kegiatan reses pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar) tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Agustinus Baka Tangdililing melalui Kasi Pidsus, Sahrir mengungkapkan, ada kenaikan jumlah kerugian negara dari jumlah perhitungan sementara penyidik yang semula Rp 330 juta. Hasil audit BPKP menyebutkan, kerugian keuangan negara akibat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka, mantan Sekretaris DPRD Mubar, Asbar Haenuddin S.STP dan mantan bendahara Setwan Mubar, Yana Wali, sebesar Rp 417.767.750,00. Sahrir mengatakan, nilai kerugian negara ersebut selanjutnya akan dimasukan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saat ini penyidik telah memperpanjang masa penahanan kedua tersangka dan tengah merampungkan berkas perkara kedua tersangka untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari. Sahrir mengungkapkan, kedua tersangka diduga memalsukan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk pencairan dana yang kegiatannya tidak dilaksanakan, seperti kegiatan makan minum harian staf, kemudian rapat staf tidak pernah dilaksanakan, dan dana reses 20 anggota DPRD sebesar Rp 15 juta per orang dipotong Rp 8,5 juta perorang. Kesua tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 UU Tipikor, ancaman pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta serta paling banyak Rp 1 miliar, dan pasal 3 UU Tipikor, ancaman pidana paling singkat satu tahun, maksimal 20 tahun penjara. (sra/aji)