Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Agustinus Ba’ka Tandililing (tengah) saat jumpa pers yang digelar di Kantor Kejari Muna, Kamis (22/7/2021).   RAHA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna akhirnya menaikkan status kasus dugaan korupsi pengaman pantai Desa Wantulasi Kabupaten Buton Utara tahun 2020 dari fase penyelidikan ke fase penyidikan. Proyek senilai Rp 3 Miliar tersebut melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Utara. Hal itu diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Agustinus Ba’ka Tandililing saat jumpa pers yang digelar di Kantor Kejari Muna, Kamis (22/7/2021). Dalam kasus tersebut, penyidik Kejari Muna menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Dalam kasus tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak seperti Kepala BPBD Butur, PPK, Bendahara, PPTK, pengawas lapangan, konsultan perencana, pimpinan perusahaan pemenang tender, pemilik alat berat dan tukang. Dalam kasus ini penyidik belum menetapkan tersangkanya karena masih menunggu hasil audit resmi dari BPKP. "Dugaan kerugian negara untuk sementara kita sudah dapatkan, untuk menetapkan tersangkanya kita masih menunggu keterangan ahli dan hasil audit BPKP," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Muna, Sahrir yang mendampingi Kajari Muna dalam jumpa pers. Sahrir menjelaskan, saksi dari pemilik alat berat dan tukang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kewajiban pihak kontraktor kepada pemilik alat berat dan tukang yang belum dibayarkan. "Ada kewajiban pihak kontraktor yang belum diselesaikan seperti sewa alat berat senilai Rp 80 juta, biaya tukang Rp 200 juta, dan harga material senilai Rp 100 juta," tandas Sahrir. (sra/aji)