Kendari - Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi satu dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami inflasi tinggi periode September 2023. Hal ini terungkap saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, Selasa, 3 Oktober 2023.
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir menerangkan, adapun 10 daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Indonesia saat ini yakni Provinsi Bangka Belitung dengan inflasi tertinggi 3,55 persen, Sultra 3,46 persen, Malut 3,34 persen. Selanjutnya DI Yogyakarta 3,30 persen, Maluku 3,1 persen, Kaltim 3,07 persen, Jatim 3,01 persen, Kalsel 2,72 persen, Pabar 2,69 persen dan Jateng 2,49 persen.
Baca Juga: BPS Himpun Data Pelaku Koperasi dan UMKM
Sedangkan 10 provinsi yang angka inflasinya rendah di Indonesia yakni Gorontalo, Sulut, Sulbar, Papua, Jambi, Aceh, Kalteng, DKI Jakarta, Sumbar dan Riau.
‘’Bagi daerah yang angkah inflasinya masih tinggi tolong ini menjadi perhatian kita semua terutama yang di 10 Provinsi yang inflasinya masih tinggi saat ini’’ ungkapnya
Kemudian, dengan kehadiran kita pada acara ini inflasi di Indonesia, dapat betul-betul diupayakan agar dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Realisasi APBN Triwulan III Capai 62,65 Persen
Kadis Ketapang Sultra Ari Sismanto menyampaikan kondisi inflasi saat ini di Sulawesi Tenggara berada di angka 3,46 persen atau Year on Year dan kondisi inflasi kita masuk di nomor urut 2 secara nasional dari 10 provinsi yang masuk inflasi tertinggi di Indonesia, sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penanganan inflasi di Sultra.
Upaya pemerintah tidak akan berhenti dalam pengendalian inflasi di Sultra, sehingga perlu adanya upaya yakni Pertama bantuan cadangan pangan pemerintah yang telah kita salurkan bulan September sudah 100 persen, Kedua dinas ketahanan pangan melakukan rapat koordinasi terkait Stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama seluruh kadis Kab/Kota untuk memetakan dan merumuskan agar program sigap SPHP siap jaga harga pasar melalui program stabilisasi harga beras dan ketersediaan pasar dan Ketiga sesuai perintah Presiden agar setiap pekan, setiap minggun sampai dengan Desember 2023 melaksanakan gerakan pangan murah. */efn