KENDARI - Bank Indonesia (BI) mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sultra, Minot Purwahono mengatakan, pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017.
"Selama masa transisi tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK," ujarnya.
Dengan pengalihan fungsi tersebut, katanya, BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017. Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018.
Dia menuturkan, SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.
Selain itu, lanjutnya, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan. Masyarakat yang bermaksud memperoleh Informasi Debitur Individual (IDI) di SLIK dapat mengunjungi kantor-kantor OJK baik di pusat maupun daerah. Informasi alamat kantor-kantor OJK tersebut dapat dilihat di www.ojk.go.id.
"Pengelolaan informasi perkreditan oleh BI (Public Credit Registry) yang dilakukan sejak tahun 1969 telah membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mendorong akses pendanaan yang lebih inklusif, murah, dan mudah. Selain itu, penyedia dana pun dapat menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian," paparnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan baik dari sisi pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan cakupan data serta peningkatan produk telah berkontribusi dalam peningkatan peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia, khususnya pada aspek Getting Credit.
"Pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tidak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI. Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya," ucapnya.
Sementara itu, kepala OJK Provinsi Sultra, M Fredly Nasution mengatakan, pengalihan pengelolaan Sistem Informasi Debitur (SID) menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK sejak Januari 2018. Alhamdulillah, kerjasama yang baik antara BI dan OJK proses peralihan tersebut bisa berjalan dengan lancar, mulus dan tidak ada hambatan.
"Untuk selanjutnya sistem pelayanan kredit keuangan sepenuhnya sudah dilaksanakan oleh OJK. Setelah peralihan tersebut, per 2 Januari 2018 pelayanan pada masyarakat dilaksanakan oleh OJK dan menyiapkan call center 157. Jadi, bagi masyarakat yang ingin informasi terkait SLIK, langsung saja menghubungi nomor tersebut atau langsung ke kantor OJK Sultra," pungkasnya. (p9/b/aji)
