Jumat, 28 Agustus 2026
"Kehormatan itu terkoyak oleh dugaan predaran uang pelicin, isunya sampai Rp 300 juta, katanya yang dibayarkan baru uang muka 20 persen, hingga seorang eksekutif organisasi mahasiswa yang mengaku menerima Rp 20 juta," urai Guntur.
Meski demikian, ia menegaskan tidak semua mahasiswa terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, masih ada kelompok mahasiswa yang tetap mempertahankan sikap kritis dan menolak pendekatan yang berpotensi menggerus independensi mereka.
Ia pun mempertanyakan adanya mobilisasi warga untuk melakukan aksi unjuk rasa mendukung program MBG. Bahkan, mereka diduga diberi uang Rp 100 ribu dan satu buah wajan.
"Ditambah fenomena demonstran mendukung MBG yang dimobilisasi dengan ongkos Rp 100 ribu plus bonus wajan baru adalah bukti nyata betapa murahnya harga pembenaran di negeri ini," tuturnya.
Guntur menilai, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menyebut suara kritis masyarakat tidak boleh ditukar dengan imbalan materi, terlebih ketika kebijakan publik sedang menghadapi berbagai sorotan.
"Jika kritik mahasiswa bisa dibungkam dengan suap duit, dan proyek MBG yang sedang diusut korupsi triliunan dan korban keracunan dari anak-anak sampai 38 ribu orang, ditukar hanya dengan perkakas dapur dan uang saku. Kita tahu bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.
Lebih lanjut, Guntur menegaskan bahwa bahaya terbesar bukan hanya dugaan praktik suap itu sendiri, melainkan keberhasilan kekuasaan dalam melemahkan daya kritis masyarakat melalui cara-cara yang tidak etis.
"Kekuasaan telah berhasil menjinakkan nalar kritis, dengan cara yang paling primitif menyuap perut yang lapar dan membungkam suara yang vokal," pungkasnya.
