Jakarta, Rakyatsultra.id - Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan ekonomi baru yang menyita perhatian publik. Genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program magang berbayar resmi diluncurkan dalam memberikan kompensasi berupa uang saku atau gaji kepada peserta magang.
Langkah ini disebut sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membuka peluang kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi menjadi peserta program magang berbayar di berbagai sektor industri. Program ini menjadi satu dari delapan program akselerasi pertumbuhan ekonomi 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan gaji peserta magang, serta berbagai insentif dan perlindungan sosial yang menyertainya.
“Ya, menjadi total 100.000. Ini begini, ini kan bagian dari upaya kita memang bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan kepada adik-adik. Kalau selama ini untuk melamar pekerjaan kan biasanya dipersyaratkan harus memiliki pengalaman, ini kan menyulitkan. Kalau kita tidak memiliki terobosan maka generasi selanjutnya akan sulit mencari pekerjaan,” kata Prasetyo Hadi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).
Prasetyo menambahkan, peserta magang akan menerima gaji sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing (UMR). Selain itu, pemerintah juga menjamin perlindungan sosial bagi peserta dengan membayarkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, program ini dirancang agar para lulusan baru memiliki kesempatan memperoleh pengalaman kerja yang konkret, sehingga lebih siap bersaing di dunia profesional. “Kita cari idenya adalah dengan program magang supaya sudah memiliki pengalaman. Kalau kemudian pekerjaan bagus, mungkin bisa langsung dipekerjakan di perusahaan tersebut,” tegasnya.
Program magang berbayar ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan nasional, sekaligus menekan angka pengangguran di kalangan generasi muda terdidik.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program magang berbayar merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja muda yang siap bersaing di dunia profesional. Program magang tersebut disiapkan bagi setiap lulusan terbaru.
“Program magang lulusan perguruan tinggi ini tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate, di dunia baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” ujar Airlangga.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pelaksanaan bertahap untuk memastikan efektivitas dan pemerataan kesempatan. Menurutnya, tahap pertama program magang berbayar diikuti oleh 20 ribu orang.
“Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang, dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga menjamin perlindungan sosial bagi seluruh peserta magang agar mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama menjalani masa pelatihan kerja.
“Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November,” ungkapnya.
Program magang berbayar ini, lanjut Airlangga, mendapat antusiasme besar dari kalangan dunia usaha dan lulusan baru. Data terkini menunjukkan partisipasi aktif dari ribuan perusahaan di seluruh Indonesia.
