Jakarta, Rakyatsultra.id- Moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Ia menegaskan, pelaksanaan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri oleh anggota dewan harus diikuti dengan pengembalian anggaran ke kas negara.
"Kalau moratorium perjalanan dinas tidak dilaksanakan, seharusnya uangnya jangan dialihkan untuk kegiatan lain, tapi dikembalikan ke negara," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 3 September 2025.
Kendati demikian, saat ditanya besaran anggaran moratorium kunker tersebut, Dasco tidak menjawab rinci.
"Saya nggak hafal totalnya," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa DPR bersama pimpinan partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan masyarakat. Salah satunya adalah besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Kendati demikian, saat ditanya besaran anggaran moratorium kunker tersebut, Dasco tidak menjawab rinci.
"Saya nggak hafal totalnya," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa DPR bersama pimpinan partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan masyarakat. Salah satunya adalah besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
