Jakarta,Rakyatsultra.id- Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya buka suara setelah menuai kritik atas pernyataannya yang menyebut tidak terdapat bukti kuat terkait pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Melalui akun X resminya, Senin 16 Juni 2025, Fadli menyatakan apresiasinya terhadap kepedulian publik terhadap sejarah, khususnya era transisi reformasi.
Namun, Fadli menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan istilah perkosaan massal yang menurutnya belum memiliki bukti hukum dan akademik yang konklusif.
“Laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah pentingnya ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa,” ujarnya.
Fadli menekankan bahwa pernyataannya bukan bentuk penyangkalan terhadap kekerasan seksual, melainkan seruan untuk memastikan sejarah ditulis berdasarkan bukti yang terverifikasi.
Mantan aktivis 98 itu turut mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun yang masih terjadi saat ini.
Ia juga menyebut bahwa istilah massal dalam konteks pemerkosaan 1998 telah menjadi pokok perdebatan selama lebih dari dua dekade, dan karena itu perlu dikelola secara bijak dan empatik.
“Berbagai tindak kejahatan memang terjadi dalam kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif," tutupnya.
“Laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah pentingnya ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa,” ujarnya.
Fadli menekankan bahwa pernyataannya bukan bentuk penyangkalan terhadap kekerasan seksual, melainkan seruan untuk memastikan sejarah ditulis berdasarkan bukti yang terverifikasi.
Mantan aktivis 98 itu turut mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun yang masih terjadi saat ini.
Ia juga menyebut bahwa istilah massal dalam konteks pemerkosaan 1998 telah menjadi pokok perdebatan selama lebih dari dua dekade, dan karena itu perlu dikelola secara bijak dan empatik.
“Berbagai tindak kejahatan memang terjadi dalam kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif," tutupnya.
