Ilustrasi   JAKARTA - Masih tingginya kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pilkada 2020 menjadi perhatian Bawaslu. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diminta tegas menekan pelanggaran tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Ketua KASN Agus Pramsinto mengatakan, potensi pelanggaran ASN di Pilkada 2020 sangat besar. Hal itu didasarkan pada fakta dimana banyak kepala daerah petahana yang kembali maju dalam kontestasi. Berdasarkan data Bawaslu. ada 224 petahana yang punya kans maju. Berdasarkan pengalaman, keberadaan petahana rawan dengan mobilisasi ASN . “Kita perlu antisipasi di awal, berbagai potensi pelanggaran yang sering terjadi tersebut. " ujarnya. Agus memperkirakan, yang paling rawan dalam pelanggaran netralitas adalah ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi ( JPT ) atau berstatus eselon II ke atas. Di level daerah, eselon II banyak menduduki jabatan kepala dinas atau unit setara lainnya Secara kewenangan. JPT memiliki power untuk menggerakkan jajaran di bawahnya. "Prediksi kami pelanggaran akan terus meningkat, terutama pada posisi jabatan strategis ASN," imbuhnya. Asumsi tersebut, bahkan terkonfirmasi dari data aduan yang masuk ke KASN. Hingga 25 April 2020, sudah ada 212 pengaduan yang diterima dari berbagai daerah. Dari jumlah tersebut. tercatat ada keterlibatan 118 ASN yang menduduki JPT. Melihat data tersebut, Agus menilai sebagai alarm agar pengawasan semakin diperketat. “Maka sinergi pengawasan dengan Bawaslu Rl perlu diperkuat", tambah Agus. Dia menilai, sejauh ini sinergitas kedua lembaga sudah cukup baik. Namun demikian, perlu untuk tetap ditingkatkan. Sehingga akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai pedoman operasional di lapangan dalam tugas pengawasan Pilkada. Sementara itu. anggota Bawaslu Rl Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pengawasan terhadap PNS akan terus berjalan meski terjadi pandemi. Pasalnya, netralitas tak terkait dengan tahapan Pilkada yang dihentikan KPU. “ Jadi kalau ada pelanggaran tetap kami proses," tuturnya. Soal potensi petahana yang menggerakan ASN, wanita asal Palu itu berharap pemimpin tidak semena-mena dan harus menjadi contoh baik. “Mau jadi calon kok tidak patuh ? Padahal kalau jadi pemimpin yang paling dibutuhkan pertama adalah kepatuhan hukum menjalankan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang." pungkasnya Diketahui, Sultra juga akan dilaksanakan 7 Pilkada yakni, Konawe Selatan (Konsel), Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep), Kolaka Timur (Koltim), Buton Utara (Butur), Muna dan Wakatobi. ( Fjr/Jpg)