LAWORO - Ketua KPU Kabupaten Muna Barat Al Munardin menepis isu yang mengatakan anggota PPK dan PPS yang lolos seleksi merupakan titipan dari Pj Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada. Kata dia mereka yang lolos dalam seleksi PPK maupun PPS adalah orang-orang yang memiliki kopetensi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU.
" Saya ingin mengklarifikasi jika ada isu yang mengatakan yang lolos PPK dan PPS merupakan titipan dari Pj Bupati itu semua tidak benar. Karena saya pernah ketemu dengan pa Pj dan dia sampaikan luluskan sesuai aturan karena yang mendaftar itu merupakan putra-putri Muna Barat," tegas Al Munardin Ketua KPU Muna Barat saat memberikan sambutan dalam pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Muna Barat.
Dalam melakukan seleksi anggota PPK dan PPS KPU tidak hanya menilai kecerdasan yang dimiliki oleh calon tetapi sikap yang ditunjukan oleh calon PPK dan PPS saat seleksi juga menjadi indikator penilaian yang dilakukan oleh KPU sehingga hal tersebut diharapkan dalam melaksanakan tugas anggota PPK dan PPS dapat bekerjasama dengan semua pihak tanpa harus mengedepankan ego yang dapat merusak sistem demokrasi yang ada di Muna Barat. " Kita jalan sesuai dengan koridor yang ada. Jika seperti itu siapapun dan darimanapun kita tidak gentar. Dan apa yang kita putuskan kita dapat pertanggung jawabkan.
Dihadapan ratusan anggota PPK dan PPS ketua KPU Mubar ini juga menghimbau agar dalam menjalankan tugas anggota PPK dan PPS dapat bekerja secara profesional. Dia menambahkan KPU juga akan membentuk tim pemantau yang akan memantau semua kinerja anggota PPK dan PPS. Kata dia jika dalam melaksanakan tugas para anggota PPK dan PPS tidak dapat bekerja dengan baik maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. " Ini bukan ancaman tetapi kita tidak akan segan-segan," ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Kabupaten Muna Barat Drs La Koanto Msi pada saat memberikan sambutan di hadapan ratusan anggota PPK dan PPS menghimbau kepada seluruh kepala lurah dan camat untuk memfasilitasi PPK dan PPS dalam menjalankan tugas demi berjalanya sistem demokrasi yang baik di Muna Baray. "Tidak ada alasan untuk tidak membantu karena ini masalah menjalankan konstitusinal dalam membangun Kabupaten Muna Barat ke depan," harapnya. (p13/b/aji)
