Jakarta, Rakyatsultra.id - Lembaga survei Charta Politika Indonesia mencatat mayoritas publik menolak praktik politik dinasti. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil jajak pendapat teranyar.
"Sebetulnya masyarakat tidak setuju dengan dinasti politik. Ada 63 persen (responden)," kata peneliti Charta Politika Indonesia, Nachrudin, dalam rilis survei secara daring, Minggu, 21 Januari 2024.
Nachrudin mengatakan hanya 20,2 persen yang menyatakan setuju terhadap politik dinasti. Sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei tersebut juga menanyakan soal kekhawatiran responden terhadap dampak politik dinasti. Mayoritas responden takut praktik tersebut memengaruhi kualitas demokrasi.
"46,9 persen responden cemas politik dinasti menghambat demokrasi," papar dia.
Responden yang mengaku tidak cemas politik dinasti menghambat demokrasi 37,7 persen. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Charta Politika Indonesia dilakukan pada 4 Januari hingga 11 Januari 2024. Responden survei 1.220 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan survei sekitar 2,82 persen.
