Jumat, 28 Agustus 2026

Kemendikbud: PTNBH Kampus Milik Negara, Harus Murah

Photo Author
Mahdar., Rakyat Sultra
- Senin, 5 Februari 2024 | 20:10 WIB
Seratus lebih mahasiswa ITB demonstrasi menolak penggunaan aplikasi pinjol untuk biaya kuliah mahasiswa yang kesulitan membayar UKT di depan Gedung Rektorat ITB, Kota Bandung, baru-baru ini.
Seratus lebih mahasiswa ITB demonstrasi menolak penggunaan aplikasi pinjol untuk biaya kuliah mahasiswa yang kesulitan membayar UKT di depan Gedung Rektorat ITB, Kota Bandung, baru-baru ini.

JAKARTA, rakyatsultra.id - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) (PTN BH) untuk mengevaluasi skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Di sana, PTN BH diingatkan mandat yang diberikan kepada mereka, yakni menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, tapi tetap inklusif dan terjangkau.

 

“Menjadi PTN badan hukum bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN. PTN BH 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas tapi tetap inklusif, terjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam, saat membuka pertemuan tersebut, akhir pekan lalu.

 

Nizam menekankan, pemerintah tetap membiayai PTNBH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTNBH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Sebab itu, biaya kuliah di PTNBH mestinya murah dan menjadi terjangkau oleh masyarakat. Prinsip pembiayaan gotong royong pun dia sebut harus hadir secara berkeadilan.

 

“Namun demikian, karena kemampuan pendanaan dari pemerintah belum dapat menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi kita, maka masih memerlukan gotong royong pendanaan dengan masyarakat. Prinsip pembiayaan gotong royong dengan masyarakat haruslah berkeadilan,” kata dia.

 

Dia mengatakan, mahasiswa dari keluarga yang berkemampuan membayar UKT sesuai dengan kemampuan orang tua. Sementara mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa. Dengan demikian, kata Nizam, akan ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu.

 

Dia mengatakan, tahun ini pemerintah menyiapkan beasiswa dalam bentuk KIP-K bagi sekitar 985 ribu mahasiswa PTN maupun PTS dengan anggaran Rp 13,9 triliun, naik Rp 2,2 triliun dari 2023. Meski KIP-K menjangkau hampir 1 juta mahasiswa, tapi belum dapat menutup seluruh kebutuhan mahasiswa.

 

“Karena itu, kita harapkan PTNBH dapat mengembangkan skema-skema pendanaan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan,” kata Nizam.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mahdar.

Tags

Terkini

Gen Z Jadi Tantangan Baru pembinaan Gerakan Pramuka

Kamis, 11 Desember 2025 | 10:24 WIB

Terpopuler

X