“Fortifikasi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki gizi masyarakat, bukan modus baru untuk mempermainkan mutu dan harga beras. Negara akan hadir, menelusuri seluruh rantai distribusi dan menindak tegas siapa pun yang mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono, menyampaikan akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementan, Bapanas, satgas pangan polri, pemda dan stake holder terkait untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penelusuran dugaan penyimpangan beras fortifikasi di berbagai wilayah jawa barat
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap produsen, penggilingan, pengemas, distributor hingga jaringan ritel. Selain menelusuri rantai distribusi, petugas juga memeriksa kesesuaian kandungan gizi, kebenaran informasi pada label, serta kewajaran harga jual.
“Sesuai arahan Bapak Menteri dan juga Bapak Kapolri, kami ingin memastikan kandungan gizi dan informasi pada label benar-benar sesuai dengan produk yang dijual kepada masyarakat,” katanya.
Wirdhanto menegaskan pengawasan akan terus diperluas sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus memastikan beras fortifikasi benar-benar memberikan manfaat gizi sebagaimana tujuan awal program tersebut. “Jadi bukan hanya menjadi celah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, tetapi ada efek jera dan sangsi yang tegas,” jelasnya.