Jakarta, Rakyatsultra.id- Keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadikan Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi menandai babak baru dalam transformasi institusional kepolisian Indonesia. Presiden menempatkan Polri dalam peran strategis sebagai agen pembangunan sosial.
Menurut analis politik dan isu intelijen Boni Hargens, kebijakan tersebut mencerminkan arah reformasi fundamental yang meredefinisi posisi Polri dalam ekosistem pembangunan nasional.
“Transformasi ini mengubah narasi tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia. Polri tidak lagi dipandang semata sebagai aparatur penegak hukum, tetapi sebagai mitra strategis dalam akselerasi pembangunan manusia," kata Boni kepada wartawan, Kamis (16/10).
Reposisi kelembagaan tersebut dinilai sejalan dengan tren global, di mana institusi keamanan semakin terlibat dalam program pembangunan sosial. Melalui tantangan geografis berupa lebih dari 17.000 pulau dan keragaman sosial-ekonomi yang luas, jangkauan institusional Polri menjadi aset strategis untuk memastikan pemerataan akses terhadap pangan bergizi di seluruh wilayah.
"Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui investasi pada kesejahteraan dan kapasitas masyarakat,” ucapnya.
Ia menekankan, SPPG Polri merepresentasikan inovasi kelembagaan yang merespons kompleksitas tantangan gizi dan pangan di Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas nutrisi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
"Keunggulan model SPPG terletak pada kombinasi antara kapasitas organisasional Polri yang tersebar hingga tingkat desa dan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal. Struktur komando yang jelas memungkinkan implementasi program berjalan cepat dan terkoordinasi, sementara kedekatan Polri dengan masyarakat memudahkan adaptasi program sesuai kebutuhan spesifik di tiap wilayah," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan penunjukan SPPG Polri tidak dapat dilepaskan dari konteks Asta Cita, delapan pilar kebijakan nasional yang menjadi peta jalan pemerintahan Prabowo-Gibran menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebab, Asta Cita berfungsi sebagai dokumen strategis yang mengintegrasikan berbagai agenda pembangunan sektoral dalam satu narasi koheren tentang masa depan Indonesia.
"Keadilan sosial memerlukan pemerataan pembangunan infrastruktur. Pertahanan yang kuat bergantung pada kesejahteraan rakyat yang terjamin," tuturnya.
Lebih lanjut, Boni menegaskan kedaulatan pangan, energi, dan air menempati posisi pertama dalam hierarki Asta Cita, mencerminkan prioritas strategis pemerintahan baru terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
"Dalam konteks pangan, kedaulatan bukan hanya soal ketersediaan kalori, tetapi juga kemampuan nasional untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis potensi lokal," pungkasnya.