LAWORO - Fantastis. Begitu simpulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna Barat yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total anggaran yang diajukan ke Pemkab Mubar sebesar Rp22 M. Anggaran ini lebih besar dibanding Pilkada Muna yang cuma Rp19 M.
Padahal, baik dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, jauh berbeda antara Mubar dan Kabupaten Muna sebagai induk Muna Barat. Muna memiliki wajib pilih saat pilkada 9 Desember 2015 sebanyak 162 ribu dengan jumlah kecamatan 22. Sedangkan Mubar, wajib pilih merujuk Pilpres dan Pilcaleg 2014, hanya sekira 56 ribu dengan jumlah kecamatan 11.
Dikejar konfirmasi, Ketua KPU Muna Barat Al Munardin SH belum lama ini menjelaskan, usulan itu sudah sesuai Permendagri No. 51 tahun 2015. "Acuan kami ini berdasarkan format pilkada dalam Permendagri itu," terang La Power sapaan akrabnya.
Dia bilang, besarnya anggaran pilkada hingga mencapai Rp22 M melebihi anggaran pilkada Kabupaten Muna, mantan Ketua KPU Muna ini berdalih bahwa anggaran itu akan tersedot untuk membayar honor penyelenggara dari PPK, PPS dan KPPS serta Alat Peraga Kampaye (APK).
Kaepala Dinas PPKAD Mubar Zakaruddin Saga mengatakan, Pemkab Mubar wajib menyediakan dana untuk pelaksaan pilkada. Namun jumlahnya masih menunggu regulasi dari KPU RI, Kemenkeu dan Kemendagri.
"Usulan Rp22M itu memang benar. Tapi setelah usulan semua daerah se-Indonesia masuk ke pusat, diabaikan semua. Karena tiga lembaga yakni KPU RI, Kemenkeu dan Dedagri, masih membahas mengenai standar biaya untuk 101 daerah yang menggelar pilkada serentak februari 2017 mendatang. Jadi final berapa anggaran pilkada di Mubar, kita menunggu dulu standar biaya yang dikeluarkan 3 lembaga itu," katanya.
"Usulan anggaran memang cukup fantastis, jika dibanding dengan kabupaten tentangga (Muna,red). Kabupaten Muna saat pilkada Desember 2015 cuma mengusulkan anggaran Rp19 Miliar. Itupun menurut KPU Muna, dananya tidak habis. Padahal jumlah wajib pilihnya mencapai 162 ribu dengan jumlah 22 kecamatan. Bandingkan dengan Muna Barat yang wajib pilihnya sekira 42 ribuan dengan jumlah kecamatan 11," tambahnya.
Meski hitung-hitungan anggarannya jelas, namun menurut Zakaruddin, semua daerah yang menggelar pilkada serentak pada 2017, wajib menyiapkan dana pilkada. Baik untuk KPU, Panwas dan dana pengamanan. Hanya saja, soal jumlah anggaran, Pemkab Mubar katanya menunggu dulu standar biaya pilkada, yang masih digodok oleh KPU RI, Kemenkeu dan Depdagri. (rs)