Jakarta, Rakyatsultra.id- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari praktik-praktik korupsi dan tata kelola yang buruk. Bahkan, Prabowo bakal melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam bersih-bersih BUMN.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan siap mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam rangka bersih-bersih BUMN. Ia menegaskan, lembaganya akan terlibat aktif dalam mendampingi upaya perbaikan tata kelola di BUMN.
"Korupsi menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada inefisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN. Penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, termasuk kerugian keuangan negara, adalah modus-modus yang sering terungkap dari beberapa penanganan perkara oleh KPK di sektor ini," kata Budi melalui pesan tertulis, Selasa (30/9).
Menurut Budi, langkah represif berupa penindakan kasus korupsi hanyalah satu bagian dari upaya kerja pemberantasan korupsi. Terpenting adalah bagaimana momentum itu mendorong BUMN melakukan reformasi internal dengan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG).
"Dari upaya represif itu, KPK berharap dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif," ujarnya.
Budi optimistis, penerapan bisnis yang berintegritas akan membuat BUMN semakin efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan peran BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik.
Sebagai wujud dukungan, KPK juga mendorong penerapan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi seluruh pelaku usaha.
"KPK melalui tugas fungsi pencegahan, juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha, untuk menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bakal melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung dalam upaya besih-bersih BUMN. Prabowo menyoroti kondisi BUMN yang kerap merugi, namun ironisnya pejabat di dalamnya tetap memperoleh bonus besar dengan alasan kinerja.
Hal itu disampaikan dalam pidato pada acara Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9).
"Manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya, perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget itu!" ujar Prabowo.
Prabowo mengingatkan, langkah tegas perlu diambil agar BUMN benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional, bukan ladang bancakan.
"Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi," papar dia. (*)